Daftar Perkara Umum
Klasifikasi Perkara Keterangan
TUN
 
Penggugat:

PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Tergugat:

Dirjen SDPPI

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103 /KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT. STI sebesar Rp. 47.846.293.328,10

  1. Pada tingkat pertama berdasarkan putusan PTUN Jakarta No: 12/G/2017/ PTUN.JKT, 12 Juni 2017 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) karena belum menempuh upaya adminsitratif sehingga Kemkominfo dimenangkan.
  2. Pada tingkat Banding berdasarkan PT. TUN DKI Jakarta No.255/B/2017/PT. TUN.JKT, tanggal 20 November 2017 Kemkominfo kembali dimenangkan.
  3. Pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 208 K/TUN/2018 tanggal 9 April 2018, permohonan Kasasi PT STI ditolak sehingga Kemkominfo dimenangkan.
  4. Pada tingkat PK, Putusan PK MA No. 193 PK/TUN/2018 tanggal 29 November 2018 mengabulkan permohonan PK yang diajukan PT. STI sehingga Kemkominfo kalah dan putusan kasasi, putusan banding dibatalkan, serta putusan tingkat pertama dikoreksi amarnya dari yang sebelumnya menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian berdasarkan Putusan PK dimaksud menjadi “mengabulkan Gugatan Penggugat”.

Dengan putusan ini, maka Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 menjadi tidak sah dan harus dicabut oleh Kementerian Kominfo sebagaimana amar putusan pengadilan.

PERDATA
 
Penggugat:

Eko Maryadi dkk (AJI)

Tergugat:

Presiden cq. Menteri Kominfo

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden cq. Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) sebagai regulator dalam Pemberian izin penyiaran karena membiarkan terjadinya pemusatan kepemilikan LPS (Pasal 18 ayat (1) berkenaan dengan pemusatan kepemilikan LPS dibatasi dan Pasal 34 ayat (4) berkenaan dengan Izin lembaga penyiaran dilarang dipindah-tangankan kepada pihak lain.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

 

  1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) pada tingkat Banding yaitu Putusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta No  640/Pdt/2016, 11 Januari 2017 Putusan PN Jakarta Pusat : No. 454/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 10 September 2015 amar putusan Banding dimaksud menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Tidak dapat Diterima karena kabur (Obscuur Libel), karena tidak dapat membuktikan Badan Hukum mana saja (LPS) yang melakukan pemusatan kepemilikan, sehingga Kemenkominfo dimenangkan.
  2. Dikarenakan sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum Kasasi tidak ada upaya hukum dari pihak lawan maka perkara menjadi berkekuatan hukum tetap.

 

Adapun sampai dengan akhir tahun 2018 ini berkas putusan belum secara resmi diterima oleh pihak Kementerian Kominfo.

PERDATA
 
Penggugat:

Eko Maryadi dkk (AJI)

Tergugat:

Presiden c.q Menteri Kominfo

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden c.q Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang diatur dalam UU 32 Tahun 2002 jo. PP 52 Tahun 2005 jo. PM 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh M.A karena dalam PM 32/2013 masih mengatur kepemilikan LPS yang dapat mengancam freedom of speech, freedom of expreesion, dan freedom of press.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

  1. Berdasarkan Putusan pada tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung No. 370 K/PDT/2017 tanggal 2 Februari 2017 Putusan Banding No. 258/PDT/2016/ PT.DKI tanggal 14 April 2016 jo. 524/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa  gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak jelas terkait dalil kerugian yang tidak didukung fakta-fakta Kominfo menang.
  2. Pemerintah telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 31 Januari 2018, dan Salinan Putusan Resmi telah diterima oleh Kementerian Kominfo pada bulan Maret 2018. sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Kementerian
  3. Dikarenakan sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum PK tidak ada upaya hukum dari pihak lawan maka perkara menjadi berkekuatan hukum tetap.