Perkara Umum

Eko Maryadi dkk (AJI)

Presiden c.q Menteri Kominfo

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden c.q Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang diatur dalam UU 32 Tahun 2002 jo. PP 52 Tahun 2005 jo. PM 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh M.A karena dalam PM 32/2013 masih mengatur kepemilikan LPS yang dapat mengancam freedom of speech, freedom of expreesion, dan freedom of press.

PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Dirjen SDPPI

Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103 /KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT. STI sebesar Rp. 47.846.293.328,10

Indosat Tbk

Menteri Kominfo

Keputusan Menkominfo No. 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan  pembayaran  serta  denda   atas BHP SFR untuk izin stasiun radio pada pita frekuensi radio 800 MHz tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 PT. Indosat Tbk. sebesar Rp.13.644.632.237

Ani Darlis RB

Menteri Kominfo

Jl. Kampung Duren Tiga Jakarta Selatan seluas kurang lebih 1.750 m2

Menteri Kominfo

Ahli Waris Alm. H. Muhammad Samin/Rudi Samin (Tergugat I)

Ahli Waris Alm. A. Karim (Tergugat II)

Udje S (Tergugat III)

Admin (Tergugat IV)

Tanah di Sukmajaya Depok seluas 450,575 m² yang dikuasai secara ilegal oleh Para Tergugat.

1. Vicentius Setara Go (Penggugat I)
2. Ngadia Sumadi (Penggugat II)

yang secara bersama-sama disebut Para Penggugat

1. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat I),
2. Menteri Kominfo (Tergugat II), dan
3. BPN Kota Medan (Tergugat III)

Tanah Kominfo seluas ± 6.100 m2 dari total 17.863m2. yang secara tidak sah dijual oleh Ahmad Fauzie kepada Vicentius Setara Go dkk