Judicial Review

Perkara Nomor: 13/PUU-XIX/2021

utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Pemohon:

Elok Dwi Kadja, S.H.

Pemberi Keterangan:

DPR dan Pemerintah

Obyek Termohon

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)  UU Pornografi mengenai larangan produksi, pembuatan, penggadaan, penyebarluasan pornografi.

Perkara Nomor: 12/PUU-XII/2014

Penetapan Uji Materil atas Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pemohon:

Semuel Abrijani Pangerapan

Atmaji Sapto (Pemohon I)

Ahmad Suwadi Idris (Pemohon II)

Pemberi Keterangan:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Termohon

Penetapan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perkara Nomor: 110/PUU-XX/2022 Perkara Permohonan Uji Materiil Register Nomor 110/PUU-XX/2022, Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Pelindingan Data Pribadi

Pemohon: Dian Leonaro Benny, S.H

Pemberi Keterangan: DPR dan Presiden

Obyek Termohon Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Pelindingan Data Pribadi terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Perkara Nomor: 108/PUU-XX/2022 Perkara Permohonan Uji Materiil Register Nomor 108/PUU-XX/2022, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 UU Pelindingan Data Pribadi

Pemohon: Leonardo Siahaan, S.H.

Pemberi Keterangan: DPR dan Presiden

Obyek Termohon Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 UU Pelindingan Data Pribadi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Perkara Nomor: 104/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XVIII/2020 pengujian formil dan materiil Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

Pemohon:

Charlie Wijaya

Pemberi Keterangan:

DPR dan Pemerintah

Obyek Termohon

Pasal 18 UU Pers

Perkara Nomor: 031/PUU-IV/2006

Putusan Uji Materil atas Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:

Komisi Penyiaran Indoensia

Pemberi Keterangan:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI

Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Termohon

1. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran) bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan tehadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Perkara Nomor: 030/SKLN-IV/2006

Putusan Uji Materil atas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:

Komisi Penyiaran Indonesia

Pemberi Keterangan:

Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Termohon

Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah:

(1) sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan

(2) pembuatan aturan dalam hal penyiaran.

Perkara Nomor: 005/PUU-I/2003

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:

Pemohon I: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Pemohon II: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Pemohon III:  Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

Pemohon IV: Assosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVI)

Pemohon V: Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI)

Pemohon VI: Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE)

 

Pemberi Keterangan:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Termohon

Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.