Daftar Judicial Review
Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 51/PUU-XVI/2018

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE (Pemohon)

Termohon:

Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

  1. Pasal 1 ayat (2): "Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi."
  2. Pasal 9 ayat (2): "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia."
  3. Pasal 18 ayat (3): "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

  1. Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghiudpan yang layak bagi kemanusiaan"
  2. Pasal 28D: "Setiap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum"
  3. Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
  4. Pasal 28I: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
  5. Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 4 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
Pokok Permohonan:

Bahwa pasal 1 ayat (2), pasal 9 ayat (2), pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bertentangan dengan pasal 27 ayat (2), pasal 28D, pasal 28F, pasal 28I, pasall 33 ayat(1), dan pasal 4 UUD 1945 dengan alasan-alasannya, yakni:

  1. Perusahaan Permohon adalah perusahaan penerbitan media lokal yang berkedudukan di Kotabumi, Lampung Utara, yang berbentuk badan usaha CV.
  2. Alasan Pemohon tetap menggunakan badan usaha CV karena pendirian perusahaan pers di daerah khususnya pengesahan akta pendirian cukup didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lampung Utara, sedangkan pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseoran Terbatas (PT) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta harus menyertakan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,-. Syarat jumlah modal dasar minimal ini sangat memberatkan Pemohon mendirikan perusahaan pers di daerah khususnya di Kabupaten Lampung Utara karena berdasarkan perhitungan bisnis tidak menguntungkan.
  3. Bahwa sebelum UU Pers diberlakukan pada tahun 1999, tidak ada pembatasan dan larangan atas pasal-pasal a quo, sampai dengan tahun 2010 sekitar 200 perusahaan pers dientuk dan didirikan berbadan usaha CV dan sejak UU Pers diundangkan tetap menjadi anggota Dewan Pers, tidak pernah menimbulkan masalah hukum di bidang penerbitan pers.
  4. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 18 ayat (3) UU Pers telah meniadakan hak konstitusional Pemohon
  5. Kerugian hak konstitusional Pemohon akibat pasal-pasal a quo, semakin dikuatkan dengan adaya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers diberlakukan secara efektif oleh Dewan Pers pada tahun 2014.

 

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

Perkara Nomor: 64/PUU-XVI/2018

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:
  1. Muhammad Rahmani (Pemohon I)
  2. Marganti (Pemohon II)
Termohon:

Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pengujian Formil

Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha,dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."

Pemohon menyatakan pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU No. 12 Tahun 2001, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945.

Pengujian Materiil

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kenderaan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan"

bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1), ayat (2).

Pokok Permohonan:
  1. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pemohon mengajukan permohonan a quo tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 21 UUD 1945.
  2. Bahwa pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bermakna multitafsir karena tidak memuat batasan-batasan kewenangan seorang menteri dalam membuat peraturan. Hal ini bertentangan dengan norma UUD 1945 Pasla 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan pasal 21 ayat (1), ayat (2).

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima;

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih (Anggota).

Perkara Nomor: No: 51/PUU-XVI/2018

Permohonan Uji Materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

Pemohon:

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

Termohon:

DPR RI dan Pemerintah yang dalam hal ini Kuasa Presiden RI ditujukan kepada Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM

Obyek Permohonan:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers

Pokok Permohonan:

Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing atas  Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers dimana Pemohon sebagai pemiilik badan usaha penerbitan yang berbentuk CV dan tidak berbadan hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas keberadaan pasal  a quo terkait yang membatasi persyaratan perusahaan pers yang harus berbadan hukum Indonesia.

Sudah Putus, Kominfo Menang

Permohonan uji materiil dimaksud telah diputus dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

Perkara Nomor: No. 64/PUU-XVI/2018

Permohonan Uji Formil  UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemohon:

1.Muhammad Rahmani 2.Marganti Kuasa Pemohon

Termohon:

DPR RI dan Pemerintah cq Menteri Hukum dan HAM

Obyek Permohonan:

Permohonan Uji Formil atas Pasal 1 angka 6a UU ITE dan Uji Materiil atas Pasal 157 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam hal ini khusus berkenaan dengan uji formil Pasal 1 angka 6a UU ITE dianggap tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU No. 12 Tahun 2001, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945

Pokok Permohonan:

Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal a quo yang dimohonkan pengujian tetap berlaku, DPR dan Pemerintah (termasuk Kemenkominfo) menang

Permohonan uji formil dan materiil dimaksud telah diputus dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).