JDIH Kemkominfo - <p style="text-align: justify;">Penetapan Uji Materil atas Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p>

Lembar Kerja Judicial Review
Tipe Dokumen	Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Judul	Penetapan Uji Materil atas Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
T.E.U. Badan	Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Nomor Putusan	12/PUU-XII/2014
Jenis Peradilan	Mahkamah Konstitusi
Singkatan Jenis Peradilan	MK
Tempat Peradilan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun dibacakan	19-03-2015
Sumber	Mahkamah Konstitusi
Subjek	Penetapan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), dst
Status Putusan	Menyatakan permohonan Pemohon (Tidak Dapat Diterima)
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	PNBP & Telekomunikasi
Lokasi	Biro Hukum Kominfo
Lampiran	Buka Pranala Luar Unduh Berkas

Deskripsi
Pemohon	Semuel Abrijani Pangerapan Atmaji Sapto (Pemohon I) Ahmad Suwadi Idris (Pemohon II)
Pemberi Keterangan	Permohonan Pengujian undang-undang di MK Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah : DPR RI Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan	Penetapan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Tingkat Penanganan	Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi
Keterangan	-
Pranala Eksternal	Buka Pranala
Berkas	Unduh Berkas

Konstitusional Review