Daftar Judicial Review
Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 12 PUU 2014

Penetapan Uji Materil atas Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pemohon:

Semuel Abrijani Pangerapan

Atmaji Sapto (Pemohon I)

Ahmad Suwadi Idris (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pokok Permohonan:
  • Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP bertentangan dengan Asas Kedaulatan Rakyat serta Prinsip-prinsip dalam Negara Hukum
  • Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP menyebabkan terjadinya tidak adanya jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil dalam pungutan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memberikan kepastian hukum yang adil

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Nomor: 030 SKLN IV 2006

Putusan Uji Materil atas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:

Komisi Penyiaran Indonesia

Termohon:

Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Permohonan:

Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah:

(1) sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan

(2) pembuatan aturan dalam hal penyiaran.

Pokok Permohonan:

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan:

  1. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukanlah merupakan kewenangan Termohon;
  2. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui Pemohon;
  3. Menyatakan kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan Termohon karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;
  4. Menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2007 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai  Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota

Perkara Nomor: 62 PUU-XIV 2016

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:
  1. Alem Sonni (Pemohon I)
  2. Fajar Arifianto Isnugroho, S.sos, M.si (II)
  3. Achmad Zamzami, S.E.,M.M (Pemohon III)
  4. Arie Andyka, S.H. (Pemohon IV)
  5. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan (Pemohon V)
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 (2) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pokok Permohonan:
  • Bahwa UU Penyiaran merupakan Undang-undang hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berlakunya UU Penyiaran telah mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental dalam pengelolaan system penyiaran di Indonesia. Perubahan paling fenomenal adalah adanya pendelegasian kewenangan secara terbatas (limited of authority) terhadap pengelolaan penyiaran yang sebelumnya.
  • Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU Penyiaran maka proses proses pemilihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPI dilakukan secara langsung oleh DPR. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, hanya memiliki keterkaitan administrasi dan keuangan KPI.
  • Pada Pasal 10 ayat ayat (1) UU Penyiaran mengatur mengenai untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI dan Pada Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran mengatur mengenai Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR dan KPI daerah dipilih oleh DPRD dari masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
  • Pada Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran mengatur tentang posisi pemerintah dalam proses pemilihan anggota KPI.
  • Mengingat dictum dalam Pasal 61 ayat (2) UU penyiaran serta mekanisme procedural yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran, ditegaskan bahwa sesungguhnya dalam proses pemilihan anggota KPI tidak dikenal adanya mekanisme melalui Panitia Seleksi.

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi.

Perkara Nomor: 74_PUU-XIV_2016

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:

Muhammad Habibi, S.H., M.H. (Pemohon)          

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) 28F UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan:
  1. Tidak terdapat satupun penjelasan (definisi yuridis dan ruang lingkup) terhadap frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga perumusan norma hukum tersebut belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan nyata, dengan kata lain hal ini kontradiktif dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE.
  2. Ketidakpastian rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah berdampak kepada banyaknya masyarakat, salah satunya terhadap Pemohon, yang menjadi korban kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu dengan cara memplisitkan ketiga frasa tersebut sesuai dengan penafsiran dan selera masing-masing.

Telah diputus dengan amar Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Nomor: 76_PUU-XV_2017

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas (UU ITE).

Pemohon:

Habiburokhman,S.H., M.H.. (Pemohon I)                 

Asma Dewi (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28E ayat (3) 28F UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan:

Bahwa Para Pemohon untuk diuji dalam Perkara adalah:

  • Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE
  • Bahwa berbeda dengan istilah suku, agama dan ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang makna dan batasannya, istilah “Antargolongan” mengandung ketidak jelasan apa makna dan batasannya.
  • Bahwa dalam hukum pidana sudah dikenal istilah golongan yang dalam pasal 156 KUHP

Telah diputus dengan amar Menolak Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 27 Maret 2017 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi