Daftar Judicial Review
Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 81 PUU XV 2017

Putusan Uji Materil atas Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemohon:
  1. Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar, Ketua Umum)
  2. Naisyatul Aisyah (Dyah Puspitarini, Ketua Umum)
  3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Velandani Prakoso, Ketua Umum)
  4. Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia (Sudibyo Markus, Dewan Penasehat)
  5. Gufroni
Termohon:

Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Permohonan:
  1. Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).
  2. Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

terhadap UUD 1945:

  1. Pasal 28A: setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  2. Pasal 28B ayat (2): setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  3. Pasal 28H
  • ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  • ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  1. Pasal 28I
  • Ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  • Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ayat (5): untuk menegakkan dan melndungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Pokok Permohonan:

Titik berat permohonan pada pendapat Pemohon yang menempatkan rokok yang telah ditetapkan mengandung zat adiktif, maka segala pengaturan yang memfasilitasi peredaran rokok dalam masyarakat harus dilarang, termasuk Pemerintah harus mendukung dalam bentuk regulasi. Sehingga ketentuan Pasal 46 ayat 3 huruf b dan huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf b dan huruf c UU Pers harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu rokok telah terbukti secara fakta empiris dan kebenaran ilmiah serta kebenara yuridis formil sebagai produk olahan tembakau yang bersifat adiktif berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian.

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat (Ketua merangkap anggota), Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

Perkara Nomor: 6 _PUU-VII-2009

Putusan Uji Materil atas Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon:
  • Komisi Nasional Perlindungan Anak
  • Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat
  • Perorangan Anak Indonesia, yang terdiri dari:
  1. Alfie Sekar Nadia
  2. Faza Ibnu Ubaydillah
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 46 ayat (3) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Pokok Permohonan:

Dalam konteks kewajiban negara dan pemerintah menjalankan pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, maka anak-anak diakui secara konstitusional mempunyai hak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu ‘penganugerahan hakhak social kepada rakyatnya.

Bahwa hak-hak konstitusional dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28F UUD 1945 tidak lain merupakan hukum dasar yang diposisikan sebagai suatu keputusan politik tertinggi (sebagaimana terminologi Carl Schmit) untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak konstitusional anak. Dengan demikian, paska amandemen konstitusi yang diantaranya menghasilkan keputusan politik tertinggi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, maka hak-hak konstitusional anak menjadi hukum dasar yang absah guna peningkatan standar pemenuhan hak anak (to fulfill the rights of the child) dan perlindungan hak-hak anak (to protect the right of the child), termasuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dari bahaya rokok dan atau merokok  yang terbukti secara factual, dan secara ilmiah, yang bahkan sudah merupakan pengetahuan umum (public knowledge; notoire feiten) bahwa merokok sudah mengancam hidup dan kehidupan, tumbuh dan berkembang. 

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8  September 2009 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Harjono, dan Muhammad Alim masingmasing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti,

Perkara Nomor: 12 PUU 2014

Penetapan Uji Materil atas Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pemohon:

Semuel Abrijani Pangerapan

Atmaji Sapto (Pemohon I)

Ahmad Suwadi Idris (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pokok Permohonan:
  • Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP bertentangan dengan Asas Kedaulatan Rakyat serta Prinsip-prinsip dalam Negara Hukum
  • Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP menyebabkan terjadinya tidak adanya jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil dalam pungutan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memberikan kepastian hukum yang adil

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Nomor: 030 SKLN IV 2006

Putusan Uji Materil atas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:

Komisi Penyiaran Indonesia

Termohon:

Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Permohonan:

Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah:

(1) sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan

(2) pembuatan aturan dalam hal penyiaran.

Pokok Permohonan:

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan:

  1. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukanlah merupakan kewenangan Termohon;
  2. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui Pemohon;
  3. Menyatakan kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan Termohon karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;
  4. Menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2007 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai  Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota

Perkara Nomor: 74_PUU-XIV_2016

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:

Muhammad Habibi, S.H., M.H. (Pemohon)          

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) 28F UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan:
  1. Tidak terdapat satupun penjelasan (definisi yuridis dan ruang lingkup) terhadap frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga perumusan norma hukum tersebut belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan nyata, dengan kata lain hal ini kontradiktif dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE.
  2. Ketidakpastian rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah berdampak kepada banyaknya masyarakat, salah satunya terhadap Pemohon, yang menjadi korban kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu dengan cara memplisitkan ketiga frasa tersebut sesuai dengan penafsiran dan selera masing-masing.

Telah diputus dengan amar Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi