Daftar Judicial Review
Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 20/PUU-XIV/2016

Putusan Uji Materil atas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon:

Drs. Setya Novanto

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan terhadap Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pokok Permohonan:

Pemohon berpendapat bahwa kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi, selain itu hasil penyadapan berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Nomor: 005/PUU-I/2003

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:

Pemohon I: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Pemohon II: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Pemohon III:  Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

Pemohon IV: Assosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVI)

Pemohon V: Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI)

Pemohon VI: Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE)

 

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.

Pokok Permohonan:
  • Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang memberikan status lembaga negara kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI.
  • Pemohon mendalilkan bahwa KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UU Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Bab XA UUD 1945.
  • Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan (Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) UU Penyiaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
  • Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
  • Pemohon mendalilkan bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengandung pasal-pasal yang diskriminatif seperti ditunjukkan dalam Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 huruf a jo Pasal 31 ayat (3) sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam memahami makna diskriminatif yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengertian diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Telah diputus dengan amar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22  Juli 2004 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi.

Perkara Nomor: 8_PUU-XV_2017

Penetapan Uji Materil atas Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pemohon:

Rusdi (Pemohon I)

Arifin Nur Cahyono (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil atas Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon terhadap Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 55 terkait UU telekomunikasi bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. yang melanggar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Telah diputus dengan amar Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 5  April 2017 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Nomor: 2/PUU-VII/2009

Putusan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:
  1. Edy Cahyono (Pemohon I)
  2. Nenda Inasa Fadhilah (Pemohon II)
  3. Amrie Hakim (Pemohon III)
  4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia/PBHI (Pemohon IV)
  5. Aliansi Jurnalis Independen/AJI (Pemohon V)
  6. Lembaga Bantuan Hukum Pers/LBH Pers (Pemohon VI)

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK.

Adapun pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasa 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1),Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

 

 

 

Pokok Permohonan:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

  • Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum
  • Melanggar Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat
  • Melanggar Asas Lex Certa dan Kepastian Hukum
  • Sangat Berpotensi Disalahgunakan
  • Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Menyebarkan Informasi
  • Mempunyai Efek Jangka Panjang Yang Menakutkan

 

Telah diputus dengan amar Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 4  Mei tahun 2009 dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 bulan Mei tahun 2009 oleh kami sembilan Hakim Konstitusi.

Perkara Nomor: No: 51/PUU-XVI/2018

Permohonan Uji Materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

Pemohon:

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

Termohon:

DPR RI dan Pemerintah yang dalam hal ini Kuasa Presiden RI ditujukan kepada Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM

Obyek Permohonan:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers

Pokok Permohonan:

Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing atas  Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers dimana Pemohon sebagai pemiilik badan usaha penerbitan yang berbentuk CV dan tidak berbadan hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas keberadaan pasal  a quo terkait yang membatasi persyaratan perusahaan pers yang harus berbadan hukum Indonesia.

Sudah Putus, Kominfo Menang

Permohonan uji materiil dimaksud telah diputus dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).