PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

menimbang

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik dibidang pos dan menjamin penyediaan pelayanan pos tetap berlangsung sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuanPasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Pos Universal;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2012 Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

memperhatikan

memutuskan

menetapkan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.

2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

3. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

4. Layanan Pos Komersial adalah layanan Pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan kelayakan suatu badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan Pos yang berlaku untuk seluruh layanan.

6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos.

8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos.

BAB II

PENYELENGGARAAN POS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. Penyelenggaraan Pos dilaksanakan untuk keperluan: a. Layanan Pos Komersial; b. Layanan Pos Universal; c. Pos Dinas Militer; dan/atau d. Pos Dinas Lainnya.

2. Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat komersial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa pos.

3. Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pos Dinas Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat non-komersial untuk keperluan militer.

5. Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pos

Pasal 3

Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Swasta; dan d. Koperasi.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Pos

Pasal 4

Penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan pos dari Menteri.

Pasal 5

Jenis izin penyelenggaraan pos terdiri dari: a. izin penyelenggaraan pos nasional; b. izin penyelenggaraan pos provinsi; dan c. izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Layanan Penyelenggaraan Pos

Pasal 6

1. Izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mencakup layanan: a. komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik; b. paket; c. logistik; d. transaksi keuangan; dan/atau e. keagenan pos.

2. Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram dan/atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.

3. Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik.

4. Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya berupa barang di luar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses secara berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.

5. Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d produk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Layanan keagenan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh penyelenggara pos dan pihak lain.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pos Nasional

Pasal 7

1

Permohonan izin penyelenggaraan pos nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a

akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis;dan 4) aspek keuangan. e. surat keterangan domisili tempat usaha; f. rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya; dan g. surat pakta integritas pemohon. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e oleh Gubernur.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pos Provinsi

Pasal 8

1. Permohonan izin penyelenggaraan pos provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   1. akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

   2. memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

   3. Nomor Pokok Wajib Pajak;

   4. proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
      1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
      2) aspek teknis;
      3) aspek bisnis; dan
      4) aspek keuangan.

   5. surat keterangan domisili tempat usaha;

   6. rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota; dan

   7. surat pakta integritas pemohon.

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e oleh Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pos KabupatenKota

Pasal 9

1. Permohonan izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   1. pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

   2. memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

   3. Nomor Pokok Wajib Pajak;

   4. proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
      1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
      2) aspek teknis;
      3) aspek bisnis; dan
      4) aspek keuangan.

   5. surat keterangan domisili tempat usaha;

   6. rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat; dan

   7. surat pakta integritas pemohon.

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e oleh Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Paragraf 4

Penambahan Jenis Layanan Penyelenggaraan Pos

Pasal 10

Dalam hal penambahan jenis layanan penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Menteri dan tidak memerlukan kembali rekomendasi dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Paragraf 5

Kepemilikan Modal danatau Saham Asing

Pasal 11

Permohonan izin penyelenggaraan pos yang diajukan oleh badan usaha yang sebagian modal dan/atau sahamnya dimiliki oleh asing, termasuk usaha patungan dengan penyelenggara pos asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dibidang permodalan atau investasi.

Bagian

Kedua Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 12

1. Permohonan izin penyelenggaraan pos diajukan kepada Menteri sesuai dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

2. Permohonan izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan pemenuhan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.

Pasal 14

1. Dalam hal diperlukan, pemohon izin penyelenggaraan pos harus memberikan penjelasan rencana usaha melalui paparan sesuai dengan permohonan ijin yang diajukan.

2. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui evaluasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.

3. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komitmen rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf d, dan Pasal 9 ayat (1) huruf d.

4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima.

5. Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

6. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan izin penyelenggaraan pos dianggap batal dan permohonan izin penyelenggaraan pos dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

1. Izin Penyelenggaraan Pos ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

2. Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon setelah ada bukti pembayaran biaya Izin.

3. Surat perintah membayar biaya izin diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis melalui surat dan/atau email.

4. Dalam hal Pemohon mengabaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Perintah Membayar, maka izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

Bagian Ketiga

Biaya Izin

Pasal 16

1. Pemohon wajib membayar biaya izin penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan bukti pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

2. Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke kas negara.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 17

Izin Penyelenggaraan Pos berlaku selama Penyelenggara Pos masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya.

BAB IV

HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA POS

Bagian Kesatu

Hak Penyelenggara Pos

Pasal 18

Penyelenggara Pos berhak:

1. melakukan penyelenggaraan pos dengan memungut biaya;

2. menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang memuat:
   1) hak dan kewajiban; dan/atau
   2) tatacara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-larangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

3. menyelenggarakan layanan pos dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Pos

Pasal 19

1. Penyelenggara Pos wajib:

   1. melakukan penyelenggaraan pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan pos;

   2. menempatkan surat izin penyelenggaraan pos, daftar tarif, syarat-syarat kiriman, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing layanan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;

   3. membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya, rusaknya sebagian, dan/atau rusaknya seluruh isi kiriman, yang dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

   4. memberikan tanda bukti kiriman kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   5. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui dan/atau menduga ada barang kiriman yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   6. menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai cakupan wilayah operasionalnya;

   7. melaporkan setiap kali terjadi perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar, perubahan alamat, penggantian penanggung jawab/pimpinan penyelenggara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.

   8. melaporkan perluasan wilayah usahanya kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah.

2. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat paling sedikit:

   1. jenis layanan;

   2. jumlah produksi;

   3. tarif layanan;

   4. pencapaian terhadap standar layanan;

   5. analisis/laporan keuangan;

   6. wilayah operasi; dan

   7. jumlah sumber daya manusia.

3. Melaksanakan kegiatan sesuai Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

4. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penyelenggara Pos

Pasal 20

Penyelenggara Pos bertanggung jawab terhadap:

1. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukan;

2. keterlambatan, hilang, rusak sebagian, dan/atau rusak seluruh isi kiriman;

3. semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;

4. segala akibat pengiriman layanan Pos yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya; dan e. penyerahan kiriman layanan Pos kepada penerima.

BAB V

PEMINDAHTANGANAN IZIN DAN PERLUASAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Pemindahtanganan Izin

Pasal 21

1. Pemindahtanganan izin penyelenggaraan pos wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

2. Permohonan pemindahtanganan izin penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

3. Permohonan pemindahtanganan izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terlebih dahulu melalui evaluasi oleh Direktur Jenderal.

4. Pemindahtanganan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pos yang tidak dalam masa sanksi administrasi.

5. Permohonan Pemindahtanganan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

   1. uraian stuktur direksi/pengurus yang lama dan yang diinginkan;

   2. rencana usaha setelah perubahan kepemilikan saham;

   3. surat perjanjian rencana perubahan Pemindahtanganan Izin yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;dan

   4. identitas pihak-pihak yang berkepentingan. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua

Perubahan Nama Badan Usaha Pemilik Izin

Pasal 22

1. Penyelenggara Pos yang telah memiliki izin penyelenggaraan pos yang akan melakukan perubahan nama badan usaha wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 21.

3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pos yang tidak dalam masa sanksi administrasi.

4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dikenakan biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan jenis izinnya. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Perluasan Wilayah Usaha dan Keagenan Pos

Pasal 23

1. Penyelenggara Pos yang melakukan perluasan wilayah usaha dan keagenan pos untuk Penyelenggaraan Pos Nasional dan/atau Provinsi wajib melapor kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah sesuai dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

1. Keagenan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

2. Dalam hal keagenan pos melakukan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyampaian kiriman pos, wajib memperoleh izin penyelenggaraan pos.

BAB VI

PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

Pasal 25

1. Menteri dapat menugaskan kepada Penyelenggara Pos yang melakukan Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika:

   1. terlaksananya penyehatan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Negara dalam rangka menghadapi pembukaan akses pasar; dan

   2. terpenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal melalui kontribusi penyelenggara pos yang besarannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Koperasi dapat melakukan kegiatan Layanan Pos Universal dengan ketentuan besaran tarifnya harus lebih tinggi daripada tarif Layanan Pos Universal yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 27

Penyelenggara Pos yang menyelenggarakan Layanan Pos Komersial besaran tarifnya harus lebih tinggi daripada tarif Layanan Pos Universal yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 28

Setiap kiriman surat yang dilakukan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Negara untuk Layanan Pos Universal harus menggunakan prangko.

BAB VII

PENYELENGGARAAN POS UNTUK KEPERLUAN MILITER DAN DINAS LAINNYA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pos Dinas Militer

Pasal 29

Penyelenggaraan Pos Dinas Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Pasal 30

1. Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat ditugaskan kepada Penyelenggara Pos.

2. Penyelenggara Pos yang ditugaskan melaksanakan Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, dengan persyaratan:

   1. memiliki jaringan layanan milik sendiri di setiap kabupaten/kota seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

   2. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   3. membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara. (3) Dalam hal penyelenggara pos tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan Layanan Pos Dinas lainnya.

Pasal 31

Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat menyediakan layanan kiriman berupa:

1. uang dan kertas berharga yang merupakan bukti dalam suatu perkara;

2. obat cacar, vaksin, dan yang sejenis, yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk atau atas namanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. bahan penyakit menular yang dialamatkan kepada laboratorium resmi atau kepada pejabat yang bertugas memberantas penyakit menular, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. binatang hidup yang diizinkan pengirimannya melalui Pos;

5. bahan radio aktif yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. bahan narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang yang dikirim oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. alat-alat pembungkus bahan penyakit menular yang sudah atau belum dipakai yang dikirim antar-laboratorium resmi menurut ketentuan yang berlaku;

8. kiriman diplomatik; i. kiriman pos militer; dan j. kiriman dengan klasifikasi rahasia untuk kepentingan negara.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

1. Direktur Jenderal melakukan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos.

Bagian Kedua

Pencatatan Data dan Informasi

Pasal 33

Direktur Jenderal melaksanakan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pos dalam format database berbasis teknologi informasi.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

1. Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktur Jenderal didukung oleh Pemerintah Daerah.

2. Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi untuk izin penyelenggaraan pos provinsi dan kabupaten/kota.

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 35

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat didukung oleh asosiasi di bidang pos.

Pasal 36

1

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi izin Penyelenggaraan Pos.

Pasal 37

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pos secara menyeluruh dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhadap kepatuhan penyelenggaraan pos.

2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan dasar untuk mempertimbangkan keputusan penilaian terhadap kelayakan Penyelenggara Pos dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Keempat

Penilaian Kepatuhan Komitmen Rencana Usaha

Pasal 38

Direktur Jenderal melakukan penilaian kepatuhan terhadap realisasi komitmen rencana usaha penyelenggara pos setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Penertiban

Pasal 39

1. Pencegahan dan Penertiban terhadap Penyelenggara Pos dilakukan dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pos.

2. Pencegahan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat edukatif, persuasif dan represif.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (2) dapat berupa:

   1. teguran tertulis;

   2. denda; dan/atau

   3. pencabutan izin.

2. Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Pos yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

2. Dalam hal Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penyesuaian izin, maka izin penyelenggaraannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Dalam hal penyehatan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Negara dan kontribusi penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) belum dapat dilaksanakan, maka Menteri menunjuk Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Negara untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan; dan

2. Peraturan dan/atau petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang penyelenggaraan jasa titipan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN