PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

menimbang

1. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan telekomunikasi saat ini, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007 perlu untuk disempurnakan :

2. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.

mengingat

1. Undang-Undang Republik Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) :
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/P/M.KOMINFO/12/2006;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2004;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
   10,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kate Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi.

memperhatikan

memutuskan

menetapkan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007 diubah sebagai berikut : [A. Ketentuan Bab II Butir 2e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :]

e

1. 
   
   Nomor panggilan darurat
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2. - Polisi
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3. - Polisi
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. - Polisi
   
   
   
   
   
   
   
   
   111 - Panggilan darurat (yanmas POLRI), khusus untuk terminal STBS
   
   
   
   
   
   
   111 - Pemadam kebakaran
   
   
   
   
   
   
   
   
   115-SAR
   
   
   
   
   
   
   
   
   118–Ambulans
   
   
   
   
   
   
   12X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   13X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   

5. 
   
   Kode Akses untuk RPUU
   
   
   X, Y = 0, 1-9
   
   
   
   
   14X(Y)(Z)
   
   
   Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi (Call Centre)
   
   
   X=0 Y=0-9, Z=0-9
   
   
   
   
   15X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   16X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   17X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   X≠0
   
   
   
   
   

6. 
   
   Kode Akses untuk ITKP dua tahap
   
   
   X, Y = 0, 1-9
   
   
   
   
   18X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   19X(Y)(Z]
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   10X(Y)(Z)
   
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   XYYYY..
   
   
   Nomor pelanggan PSTN
   
   
   X=2–9
   
   
   
   
   

7. 
   
   Prefiks Nasional
   
   
   
   
   
   
   

8. 
   
   Prefiks SLI
   
   
   X=1-1
   
   
   
   
   

9. 
   
   Penggunaan akan diatur lebih lanjut
   
   
   
   
   
   
   

10. 
    
    Prefiks SLJJ
    
    
    X=1-9
    
    
    
    
    

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 3 APRIL 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD NUH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Luar Negeri;

8. Menteri dalam Negeri :

9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

11. Sekretaris Negara;

12. Jaksa Agung Republik Indonesia;

13. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;

14. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika :

15. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.