Abstrak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a dan b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 dimana dalam pengangkatan jabatan fungsional pranata humas harus berdasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU no. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 54 Tahun 2003; KEPPRES No. 87 Tahun 1999;  PERPRES No. 9 Tahun 2005; KEPPRES No. 31/P Tahun 2007; PERMENPAN No. PER/109/M.PAN/11/2005.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional pranata humas (JFPH) yang meliputi: tata cara perhitungan formasi jabatan fungsional pranata humas, tata cara penetapan dan pengusulan formasi jabatan fungsional pranata humas, serta prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional pranata humas.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2008.

- Lamp.: 4 Hlm