JDIH KOMINFOPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika perizinan
| Kategori | Peraturan Menteri KOMINFO |
|---|---|
| Nomor/Tahun | 7/2018 |
| Tanggal unggah | Jumat, 02 November 2018 |
| Diunduh sebanyak | 6417 kali |
| Status | Mencabut: PERMENKOMINFO No. 6 Tahun 2017, Ketentuan mengenai proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan ISR dalam PERMENKOMINFO No. 4 Tahun 2015; Ketentuan mengenai tata cara permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2014; Ketentuan mengenai tata cara permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam PERMENKOMINFO No. 1 Tahun 2015; Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang diatur dalam KEPMENHUB No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2015; Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2015; |
| Mencabut: Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 6 Tahun 2016; Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2016; Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan pos yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2017; Ketentuan mengenai perizinan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 9 Tahun 2017; Ketentuan mengenai layanan penomoran telekomunikasi yang diatur dalam KEPMENHUB No. KM. 4 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2014; Ketentuan mengenai laporan dan komitmen pembangunan dan periode tahun penyelenggaraan yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 11 Tahun 2014; Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2018. | |
| Katalog |
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018, Tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Bidang Komunikasi dan Informatika.—Jakarta, 2018.
BN (1041): 80 hlm. TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK – BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
PERMENKOMINFO
BIRO HUKUM
|
| Abstraksi | Lihat Abstrak |
PERMENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018
Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
PERMENKOMINFO Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015
Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
PERMENKOMINFO Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2012
tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran
PERMENKOMINFO Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 4 September 2008
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran