PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 28/PER/M.KOMINFO/7/2009 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

menimbang

1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan pedoman Balai Telekomunikasi dan Informatika (BTIP) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 34/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

2. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Balai Telekomunikasi dan informatika Perdesaan (STIP) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), perlu diatur kembali ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimum pada Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1907 Nomor : 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor -18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4562);

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4609);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
    13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tantang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
    14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
    15.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Pada Departemen Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER.M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M. KOM I N F0/07/2008;
    18.Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 145/KEP/11/1.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 146/KEP/M.KOMINFO/06/2007;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pengusulan dari Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 32/PER/M.KOMINFO/1012008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;

memperhatikan

memutuskan

menetapkan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan merupakan pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi dal informatika Perdesaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 2 Juli 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd.

MOHAMMAD NUH