Abstrak

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PERPRES No. 10 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PERPRES No. 15 Tahun 2005; KEPMENHUB No. KM. 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENHUB NO. 29 Tahun 2004; KEPMENHUB No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENHUB No. 30 Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 01/P/M.KOMINFO/4/2005; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005;

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum dengan memberkan batasan-batasan istilah dalam pengaturannya, kemudian mengenai perizinan, tata cara pelaksanaan uji laik operasi,

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penyelenggara telekomunikasi khusus yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.

- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.65/HK.207/MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.26/PT.307/MPPT-92 tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.