Abstrak

Dalam rangka menjamin iklim penyelenggaraan telekomunikasi yang kondusif, perlu diatur ketentuan mengenai penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui sistem komunikasi kabel laut yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No, 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 15 Tahun 2005; KEPMENHUB No. KM. 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENHUB No. 29 Tahun 2004; KEPMENHUB No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENHUB No. 30 Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 01/P/M.KOMINFO/4/2005; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel dengan batasan pengertian istilah-istilah dalam pengaturannya, kemudian mengenai penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui sistem komunikasi kabel laut, transfer kapasitas, interkoneksi, dan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini.  

Dengan berlakunya peraturan ini, penyelenggara telekomunikasi yang telah menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional SKKL tetap dapat melakukan kegiatannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.