Abstrak

Untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.  

Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 1 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai hasil pemetaan urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan variabel Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; Evaluasi terhadap hasil Pemetaan dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2016 dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2016.

Lamp : 16 hlm.