Abstrak

Dalam rangka penyederhanaan proses perizinan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia yang merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diperlukan perubahan terkait tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 10 Tahun 2005; KEPMENHUB No. KM 20 Tahun 2001; KEPMENHUB No. KM 21 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 25/P/ M.KOMINFO/7/2008; PERMENKOMINFO No. 36/PER/ M.KOMINFO/10/2008;

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan tugas BRTI sesuai dengan fungsinya, yaitu melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraaan jasa telekomunikasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Agustus 2009.