Abstrak

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat, serta melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan angka kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional pranata Hubungan masyarakat.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 46 Tahun 2011; PERMEN KOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010; PERMEN PANRB No. 6 Tahun 2014; PERBER MENKOMINFO dan KA. BKN No. 31 dan No. 39 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang menjadi pedoman bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungannya.

-  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2015, dan ditetapkan tanggal 25 Maret 2015.

-  Lamp. 25 hlm.