Perkara Umum

Eko Maryadi dkk (AJI)

Presiden cq. Menteri Kominfo

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden cq. Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) sebagai regulator dalam Pemberian izin penyiaran karena membiarkan terjadinya pemusatan kepemilikan LPS (Pasal 18 ayat (1) berkenaan dengan pemusatan kepemilikan LPS dibatasi dan Pasal 34 ayat (4) berkenaan dengan Izin lembaga penyiaran dilarang dipindah-tangankan kepada pihak lain.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) pada tingkat Banding yaitu Putusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta No  640/Pdt/2016, 11 Januari 2017 Putusan PN Jakarta Pusat : No. 454/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 10 September 2015 amar putusan Banding dimaksud menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Tidak dapat Diterima karena kabur (Obscuur Libel), karena tidak dapat membuktikan Badan Hukum mana saja (LPS) yang melakukan pemusatan kepemilikan, sehingga Kemenkominfo dimenangkan.
2. Dikarenakan sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum Kasasi tidak ada upaya hukum dari pihak lawan maka perkara menjadi berkekuatan hukum tetap.

Adapun sampai dengan akhir tahun 2018 ini berkas putusan belum secara resmi diterima oleh pihak Kementerian Kominfo.