Perkara Umum

Eko Maryadi dkk (AJI)

Presiden c.q Menteri Kominfo

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden c.q Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang diatur dalam UU 32 Tahun 2002 jo. PP 52 Tahun 2005 jo. PM 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh M.A karena dalam PM 32/2013 masih mengatur kepemilikan LPS yang dapat mengancam freedom of speech, freedom of expreesion, dan freedom of press.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

1. Berdasarkan Putusan pada tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung No. 370 K/PDT/2017 tanggal 2 Februari 2017 Putusan Banding No. 258/PDT/2016/ PT.DKI tanggal 14 April 2016 jo. 524/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa  gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak jelas terkait dalil kerugian yang tidak didukung fakta-fakta Kominfo menang.
2. Pemerintah telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 31 Januari 2018, dan Salinan Putusan Resmi telah diterima oleh Kementerian Kominfo pada bulan Maret 2018. sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Kementerian
3. Dikarenakan sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum PK tidak ada upaya hukum dari pihak lawan maka perkara menjadi berkekuatan hukum tetap.