Perkara Umum

Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Pejabat Pemerintahan:

a. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) kepada Penggugat;

b. Tindakan Tergugat III yang tidak memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) kepada Penggugat; dan

c. Tindakan Para Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk bersiaran secara melawan hukum dengan cara menyewa slot multipleksing kepada penelenggara multipleksing yang dasar hukumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 40/P/HUM/2022 tertanggal 28 Juli 2022;

adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pejabat Pemerintahan:

a. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) kepada Penggugat;

b. Tindakan Tergugat Ill yang tidak memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) kepada Penggugat; dan

c. Tindakan Para Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk bersiaran secara melawan hukum dengan cara menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing yang dasar hukumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 40/P/HUM/2022 tertanggal 28 Juli 2022;

4. Memerintahkan agar:

a. Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SPP BHP ISR) kepada Penggugat;

b. Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan Izin Stasiun Radio (ISR) kepada Penggugat setelah Penggugat membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan

c. Tergugat III untuk melaksanakan dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

5. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi yakni kerugian materill sebesar Rp. 21.446.673.895,- (dua puluh satu millar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembllan puluh lima Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) kepada Penggugat; dan

6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam