Perkara Umum

b) Kementerian Komunikasi dan Informatika

a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

b) Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II berupa mewajibkan dan memfasilitasikan penggunaan Aplikasi Kesehatan atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya;

c) Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan, yakni Menghentikan segala tindakan yang mewajibkan dan memfasilitasikan penggunaan aplikasi Covid-19 atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya;

d) Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan, yakni menonaktifkan semua aplikasi Covid-19 dan menghapus semua data terkait;

e) Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk bayar ganti rugi sebesar 1 juta per hari per Penggugat mulai dari tanggal 10 Mei (10 hari kerja setelah surat keberatan) dan 10 juta per hari per Penggugat setelah putusan gugatan ini (dikabulkan) selama putusan tidak 100% diimplementasikan;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Putusan:

No.140/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 14 November 2022: Menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima

Amar Putusan:

a) Menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa);

b) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

c) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 362.650,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Pertimbangan Hakim:

Gugatan penggugat telah lewat waktu/daluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya tindakan Para Tergugat yang mewajibkan penggunaan aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya.

Status:

Menang inkracht Tingkat Pertama

Satuan Kerja yang menangani:

Biro Hukum dan Ditjen Aptika