Perkara Umum

b) LPP RRI

c) Kementerian Agama c.q Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

d) Universitas Islam Internasional Indonesia

e) Kantor Pertanahan Kota Depok

f) Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat

g) Kementerian ATR/BPN RI

a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

b) Menyatakan lahan objek perkara yang terletak di Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya adalah milik Para Penggugat

c) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

d) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa selama 36 Tahun kepada Para Penggugat sebesar Rp383.328.000.000,- secara tanggung renteng dan tunai

e) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebsar Rp1.000.000.000.000,- secara tanggung renteng dan tunai

f) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,- per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini

g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Amar Putusan:

Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi; Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

a) Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b) Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Diputus pada tanggal 8 Desember 2022

Inti Pertimbangan Hakim:

a) Tentang Eksepsi kurang pihak seperti disebutkan dalam eksepsi Tergugat I, seharusnya Penggugat juga menarik Kementerian Keuangan karena proses persetujuan pengalihan BMN dan serah terima terhadap objek perkara ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan, selain itu Tergugat I dalam eksepsinya menerangkan seharusnya Para Penggugat juga menarik Piih Bin Riun dan kawan-kawan karena objek perkara merupakan tanah milik adat yang luas selurusnya adalah 1.210.000 m2 (satu juta dua ratus sepuluh ribu meter persegi) adalah milik Kampung Bojong dan Bojong Malaka;

b) Oleh karena terdapat pihak-pihak lain yang tidak ikut digugat dan pihak-pihak tersebut ternyata menguasai objek sengketa, maka hal ini dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 yang dalam kaidah hukumnya menerangkan bahwa apabila ternyata disebagian objek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi dikuasai pihak lain namun pihak lain itu tidak digugat, dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat.

Status: Menang inkracht

Satuan Kerja yang menangani: Biro Hukum, Biro Umum, dan Biro Keuangan