Konstitusional Review

PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia)

DPR dan Pemerintah

Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta

Menang Inkracht

Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud yang tidak terbatas pada kegiatan fiksasi dan menyiarkan kembali suatu siaran yang telah disiarkan, melainkan mencakup pula kegiatan merelay siaran atau menayangkan secara bersamaan sebuah siaran yang diproduksi/dimiliki lembaga penyiaran lain.
2. Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah jelas rumusan normanya hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi elektronik/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak. Norma ini juga sama sekali tidak menyebabkan penyaluran program siaran milik LPP dan LPS oleh LPB diancam pidana sepanjang dilakukan dengan cara menghormati hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Selain itu terkait rumusan norma yang berisi unsur-unsur delik menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (criminal policy) yang merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma a quo justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud.