Hari ini
Sabtu, 27 Mei 2017
Daftar Inventarisasi Peraturan
Pencarian
E-Library

Produk Hukum Unggahan Terbaru

Diurutkan berdasarkan tanggal unggah
Displaying 1-10 of 430 results.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08 /PER/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 20 Maret 2012 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Tata Cara Pelaksanaan Pos Market Surveillance  [...]

Nomor 8/2012 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012, Tanggal 20 Maret 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pos Market Surveillance. -- Jakarta, 2012.

BN (335) : 3 hlm.

POST MARKET SURVEILLANCE - TATA CARA - PELAKSANAAN
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 

Tahun 2012 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi   [...]

Nomor 11/2017 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017, tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. -Jakarta, 2017.

BN (355)

LL KEMKOMINFO : 13 hlm.

 

TATA CARA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI– UJI PETIK
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Tidak Berlaku:

PERMENKOMINFO No.08/PER/M.KOMINFO/03/2012

Tahun 2017 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas   [...]

Nomor 21/2013 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013, Tanggal 6 Agustus 2013, tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. -- Jakarta, 2013.

BN (979) : 25 hlm.

KONTEN PADA JARINGAN BERGERAK SELULER – PENYELENGGARA JASA PENYEDIAAN
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Dicabut:

PERMENKOMINFO No.9 Tahun 2017

Tahun 2013 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas  [...]

Nomor 10/2014 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014, Tanggal 6 Februari 2014, tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. -- Jakarta, 2014.

BN (176) : 5 hlm.

JASA PENYEDIAAN KONTEN - PENYELENGGARAAN
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Dicabut:

PERMENKOMINFO No.9 Tahun 2017

Tahun 2014 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas  [...]

Nomor 24/2014 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2014, Tanggal 7 Agustus 2014, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. -- Jakarta, 2014.

BN (1075) : 6 hlm.

PERUBAHAN - JASA PENYEDIAAN KONTEN – PENYELENGGARAAN
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Dicabut:

PERMENKOMINFO No.9 Tahun 2017

Tahun 2014 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas  [...]

Nomor 6/2015 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015, tanggal 6 Februari 2015, tentang Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas. -- Jakarta 2015

BN (210) : 5 hlm. 

PERUBAHAN PENYEDIAAN KONTEN - PENYELENGGARAAN JASA
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Dicabut:

PERMENKOMINFO No.9 Tahun 2017

Tahun 2015 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler   [...]

Nomor 9/2017 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017, Tanggal 7 Februari 2017 Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler.—Jakarta, 2017.

BN (234): 36 hlm.

JARINGAN BERGERAK SELULER - PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIA KONTEN
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Tidak Berlaku:

PERMENKOMINFO No.21 Tahun 2013

PERMENKOMINFO No.10 Tahun 2014

PERMENKOMINFO No.24 Tahun 2014

PERMENKOMINFO No.6 Tahun 2015

Tahun 2017 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.KOMINFO/5/2005 tanggal 17 Mei 2005 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik  [...]

Nomor 7/2005 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog - Abstrak -
 
Status Dicabut:

PERMENKOMINFO No.8 Tahun 2017

Tahun 2005 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik  [...]

Nomor 8/2017 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017, Tanggal 7 Februari 2017 Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik.—Jakarta, 2017.

BN (233): 15 hlm.

KEPERLUAN PUBLIK – INTERNET TELEPONI - PENYELENGGARAAN JASA
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Tidak Berlaku:

KEPMENHUB No.KM.23 Tahun 2002

KEPMENHUB No.KM.31 Tahun 2004

PERMENKOMINFO No.07/P/M.KOMINFO/5/2005

Tahun 2017 Peraturan Menteri KOMINFO PDF

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos   [...]

Nomor 9/2016 Tgl Unggah Selasa, 25 April 2017
Katalog lihat katalog
Abstrak lihat abstrak
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos .—Jakarta, 2016.

BN (996) LL KEMKOMINFO : 4 hlm.

PENYELENGGARAAN POS – TATA CARA – PEMBERIAN IZIN
PERMENKOMINFO BIRO HUKUM
 
Status Mengubah:

PERMENKOMINFO No. 32 TAHUN 2014

 
Dicabut:

PERMENKOMINFO No.7 Tahun 2017

Tahun 2016 Peraturan Menteri KOMINFO PDF