Daftar Putusan Judicial Review

Displaying 1-10 of 15 results.
Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 3/PUU-XIV/2016

Putusan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Pemohon:
  1. Agus Humaedi Abdilah (Pemohon-1)
  2. Muhammad Hafidz (Pemohon-2)
  3. Solihin (pemohon-3)
  4. Chairul Eillen Kurniawan (Pemohon-4)
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 2 ayat (4) UU IKP bertentangan terhadap, 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Pokok Permohonan:

Pemohon berpendapat bahwa Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sepanjang terkait dengan pelanggaran letentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berakibat hukum perdata, maka tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai informasi publik yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, sebab Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berakibat hokum perdata tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari informasi publik yang dapat membahayakan negara.

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11  Januari 2017 oleh sembilan Hakim Konstitusi.

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 77/PUU-XIV/2016

Putusan Uji Materil atas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya sepanjang frasa “diangkat kembali”

Pemohon:
  1. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) (Pemohon I)
  2. Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) (Pemohon II)
  3. Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) (pemohon III)
  4. Muhammad Djufryhard (Pemohon IV)
  5. Desiana Samosir (Pemohon V)
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Pokok Permohonan:

Ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari rumusan Pasal 33 UU KIP nampak dari proses dan mekanisme pengisian pimpinan dan anggota Komisi Informasi di Gorontalo Periode 2015-2019, dimana pengisian jabatannya dilakukan tanpa melalui proses dan mekanisme pemilihan, dengan kata lain Pasal 33 UU KIP telah dimaknai dan diimplementasikan bahwa anggota Komisi Informasi yang telah berakhir masa jabatannya untuk 4 tahun pertama, tidak perlu diseleksi kembali dan dapat langsung diangkat oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan SK.

Telah diputus dengan amar

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidk dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

 

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 oleh sembilan Hakim Konstitusi.

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: I/PUU-XII/2015

Penetapan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:

Muhammad Ibrahim (Pemohon)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon terhadap pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) terkait UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Telah diputus dengan amar Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 5  Februari 2015 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 031/PUU-IV/2006

Putusan Uji Materil atas Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:

Komisi Penyiaran Indoensia

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI

Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Permohonan:
  1. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran) bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
  2. Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan tehadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Pokok Permohonan:
  1. Pemohon berpendapat bahwa pengaturan kewenangan Pemohon tentang penyiaran yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah justru tidak sejalan dengan konsep lembaga negara independen yang sudah diakui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003. Karena ketidakkonsistenan tersebut maka aturan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran demikian nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
  2. Rumusan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menggunakan frasa “oleh Pemerintah”, tetapi “oleh Negara”. Dengan demikian sewajibnya makna negara itu bukanlah Pemerintah. Namun, karena interpretasi dalam praktik masih diartikan izin “diberikan oleh Pemerintah” maka interpretasi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16  April 2007 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi.

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 20/PUU-XIV/2016

Putusan Uji Materil atas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon:

Drs. Setya Novanto

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan terhadap Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pokok Permohonan:

Pemohon berpendapat bahwa kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi, selain itu hasil penyadapan berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 005/PUU-I/2003

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:

Pemohon I: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Pemohon II: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Pemohon III:  Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

Pemohon IV: Assosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVI)

Pemohon V: Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI)

Pemohon VI: Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE)

 

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.

Pokok Permohonan:
  • Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang memberikan status lembaga negara kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI.
  • Pemohon mendalilkan bahwa KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UU Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Bab XA UUD 1945.
  • Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan (Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) UU Penyiaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
  • Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
  • Pemohon mendalilkan bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengandung pasal-pasal yang diskriminatif seperti ditunjukkan dalam Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 huruf a jo Pasal 31 ayat (3) sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam memahami makna diskriminatif yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengertian diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Telah diputus dengan amar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22  Juli 2004 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi.

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 8_PUU-XV_2017

Penetapan Uji Materil atas Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pemohon:

Rusdi (Pemohon I)

Arifin Nur Cahyono (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil atas Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon terhadap Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 55 terkait UU telekomunikasi bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. yang melanggar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Telah diputus dengan amar Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 5  April 2017 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 2/PUU-VII/2009

Putusan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:
  1. Edy Cahyono (Pemohon I)
  2. Nenda Inasa Fadhilah (Pemohon II)
  3. Amrie Hakim (Pemohon III)
  4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia/PBHI (Pemohon IV)
  5. Aliansi Jurnalis Independen/AJI (Pemohon V)
  6. Lembaga Bantuan Hukum Pers/LBH Pers (Pemohon VI)

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK.

Adapun pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasa 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1),Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

 

 

 

Pokok Permohonan:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

  • Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum
  • Melanggar Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat
  • Melanggar Asas Lex Certa dan Kepastian Hukum
  • Sangat Berpotensi Disalahgunakan
  • Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Menyebarkan Informasi
  • Mempunyai Efek Jangka Panjang Yang Menakutkan

 

Telah diputus dengan amar Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 4  Mei tahun 2009 dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 bulan Mei tahun 2009 oleh kami sembilan Hakim Konstitusi.

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 81 PUU XV 2017

Putusan Uji Materil atas Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemohon:
  1. Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar, Ketua Umum)
  2. Naisyatul Aisyah (Dyah Puspitarini, Ketua Umum)
  3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Velandani Prakoso, Ketua Umum)
  4. Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia (Sudibyo Markus, Dewan Penasehat)
  5. Gufroni
Termohon:

Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Permohonan:
  1. Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).
  2. Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

terhadap UUD 1945:

  1. Pasal 28A: setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  2. Pasal 28B ayat (2): setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  3. Pasal 28H
  • ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  • ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  1. Pasal 28I
  • Ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  • Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ayat (5): untuk menegakkan dan melndungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Pokok Permohonan:

Titik berat permohonan pada pendapat Pemohon yang menempatkan rokok yang telah ditetapkan mengandung zat adiktif, maka segala pengaturan yang memfasilitasi peredaran rokok dalam masyarakat harus dilarang, termasuk Pemerintah harus mendukung dalam bentuk regulasi. Sehingga ketentuan Pasal 46 ayat 3 huruf b dan huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf b dan huruf c UU Pers harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu rokok telah terbukti secara fakta empiris dan kebenaran ilmiah serta kebenara yuridis formil sebagai produk olahan tembakau yang bersifat adiktif berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian.

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat (Ketua merangkap anggota), Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 6 _PUU-VII-2009

Putusan Uji Materil atas Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon:
  • Komisi Nasional Perlindungan Anak
  • Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat
  • Perorangan Anak Indonesia, yang terdiri dari:
  1. Alfie Sekar Nadia
  2. Faza Ibnu Ubaydillah
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 46 ayat (3) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Pokok Permohonan:

Dalam konteks kewajiban negara dan pemerintah menjalankan pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, maka anak-anak diakui secara konstitusional mempunyai hak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu ‘penganugerahan hakhak social kepada rakyatnya.

Bahwa hak-hak konstitusional dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28F UUD 1945 tidak lain merupakan hukum dasar yang diposisikan sebagai suatu keputusan politik tertinggi (sebagaimana terminologi Carl Schmit) untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak konstitusional anak. Dengan demikian, paska amandemen konstitusi yang diantaranya menghasilkan keputusan politik tertinggi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, maka hak-hak konstitusional anak menjadi hukum dasar yang absah guna peningkatan standar pemenuhan hak anak (to fulfill the rights of the child) dan perlindungan hak-hak anak (to protect the right of the child), termasuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dari bahaya rokok dan atau merokok  yang terbukti secara factual, dan secara ilmiah, yang bahkan sudah merupakan pengetahuan umum (public knowledge; notoire feiten) bahwa merokok sudah mengancam hidup dan kehidupan, tumbuh dan berkembang. 

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8  September 2009 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Harjono, dan Muhammad Alim masingmasing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti,