JDIH KOMINFOPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital.
Klik disini untuk verifikasi
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos persyaratan tata-cara izin penyelenggaraan pos
| Kategori | Peraturan Menteri KOMINFO |
|---|---|
| Nomor/Tahun | 9/2016 |
| Tanggal unggah | Selasa, 25 April 2017 |
| Diunduh sebanyak | 1906 kali |
| Status | Mengubah: |
| Dicabut: | |
| Katalog |
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos .—Jakarta, 2016.
BN (996) LL KEMKOMINFO : 4 hlm. PENYELENGGARAAN POS – TATA CARA – PEMBERIAN IZIN
PERMENKOMINFO
BIRO HUKUM
|
| Abstraksi | Lihat Abstrak |
PERMENKOMINFO Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
PERMENKOMINFO Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tanggal 25 Januari 2010
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
PERMENKOMINFO Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014
Persyaratan Teknis Perangkat Router