Abstrak

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 294 ayat (5), Pasal 474 ayat (1), dan Pasal 502 ayat (2) PP  No.  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan Pasal  87  PP     No.    46     Tahun     2021     tentang     Pos, Telekomunikasi,  dan  Penyiaran, perlu  menetapkan  Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  tentang  Penyelenggaraan Penyiaran.

Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 50 Tahun 2005; PP No. 51 Tahun 2005; PP No. 52 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 2021; PERPRES No. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 6 Tahun 2018.  

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup PERMEN ini terdiri dari Kegiatan Usaha Penyiaran. Penyelenggaraan Penyiaran Dengan Teknologi Digital. Standar Kualitas Layanan Penyelenggaraan Penyiaran TV dengan teknologi Digital Melalui Terestrial. Mekanisme Penyediaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penyiaran. Tata Cara Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Penyiaran. Kewajiban penyelenggaraan penyiaran diatur dalam BAB VI.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku;

1. PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2012
2. PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 27 Tahun 2014
3. Pasal 14 dan 15 PERMENKOMINFO No. 39 Tahun 2012
4. PERMENKOMINFO No. 40 Tahun 2012
5. Pasal 5 ayat (2) PERMENKOMINFO No. 41 Tahun 2012
6. PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2016
7. Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan pasal 32 sampai dengan Pasal 45 PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2018
8. Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5) PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2018
9. PERMENKOMINFO No. 3 Tahun 2019

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  1 April 2021