Daftar Inventarisasi Peraturan
Pencarian

PERKARA HUKUM TUN NOMOR No. 12/G/2017/PTUN JKT (Sengketa Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Penggugat

PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Tergugat

Dirjen SDPPI

Turut Tergugat
Obyek Sengketa

Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103 /KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT. STI sebesar Rp. 47.846.293.328,10

Keterangan
  1. Pada tingkat pertama berdasarkan putusan PTUN Jakarta No: 12/G/2017/ PTUN.JKT, 12 Juni 2017 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) karena belum menempuh upaya adminsitratif sehingga Kemkominfo dimenangkan.
  2. Pada tingkat Banding berdasarkan PT. TUN DKI Jakarta No.255/B/2017/PT. TUN.JKT, tanggal 20 November 2017 Kemkominfo kembali dimenangkan.
  3. Pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 208 K/TUN/2018 tanggal 9 April 2018, permohonan Kasasi PT STI ditolak sehingga Kemkominfo dimenangkan.
  4. Pada tingkat PK, Putusan PK MA No. 193 PK/TUN/2018 tanggal 29 November 2018 mengabulkan permohonan PK yang diajukan PT. STI sehingga Kemkominfo kalah dan putusan kasasi, putusan banding dibatalkan, serta putusan tingkat pertama dikoreksi amarnya dari yang sebelumnya menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian berdasarkan Putusan PK dimaksud menjadi “mengabulkan Gugatan Penggugat”.

Dengan putusan ini, maka Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 menjadi tidak sah dan harus dicabut oleh Kementerian Kominfo sebagaimana amar putusan pengadilan.