Daftar Inventarisasi Peraturan
Pencarian

PERKARA HUKUM TUN NOMOR No. 121/G/2016/ PTUN-JKT (Sengketa Penetapan Kurang bayar BHP Frekuensi Radio PT. Indosat Tbk)

Penggugat

Indosat Tbk

Tergugat

Menteri Kominfo

Turut Tergugat
Obyek Sengketa

Keputusan Menkominfo No. 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan  pembayaran  serta  denda   atas BHP SFR untuk izin stasiun radio pada pita frekuensi radio 800 MHz tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 PT. Indosat Tbk. sebesar Rp.13.644.632.237

Keterangan
  1. Pada tingkat pertama berdasarkan putusan PTUN Jakarta No: 121/G/2016 /PTUN-JKT tanggal 8 Desember 2016 Kemkominfo kalah namun putusan cukup imbang dimana tidak ada kurang bayar dan lebih bayar.
  2. Pada tingkat Banding berdasarkan PT. TUN DKI Jakarta No: 88/B/2017/PT.TUN-JKT tanggal 20 Juni 2017, Kemkominfo kalah namun putusan memberi peluang Kominfo untuk menerbitkan kembali objek sengketa.
  3. Pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan MA No: 518 K/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 Kemkominfo dimenangkan bahwa penetapan objek sengketa telah sesuai dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan.
  4. Pada tingkat PK berdasarakan Putusan MA No: No. 172 PK/TUN/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Kemkominfo kalah namun putusan cukup imbang dimana tidak ada kurang bayar dan lebih bayar sebagaimana dalam putusan tingkat pertama.

 

Amar Putusan PK MA No. 172 PK/TUN/2018 juga menyatakan KTUN objek sengketa tidak sah dan mewajibkan Menteri Kominfo untuk mencabutnya. Dalam hal ini Putusan PK pada hakekatnya sejalan dengan Putusan tingkat Pertama yaitu No.121/G/2016/PTUN-JKT tanggal 8 Desember 2016.

 

Dengan putusan ini maka Keputusan Menkominfo No. 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan  pembayaran  serta  denda   atas BHP SFR untuk izin stasiun radio pada pita frekuensi radio 800 MHz tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 PT. Indosat Tbk. sebesar Rp.13.644.632.237,- menjadi tidak sah dan harus dicabut oleh Kementerian Kominfo sebagaimana amar putusan pengadilan.