Judicial Review Nomor 031/PUU-IV/2006

Putusan Uji Materil atas Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon	Komisi Penyiaran Indoensia
Termohon	Permohonan Pengujian undang-undang di MK Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah : DPR RI Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan	Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran) bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan tehadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Pokok Permohonan	Pemohon berpendapat bahwa pengaturan kewenangan Pemohon tentang penyiaran yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah justru tidak sejalan dengan konsep lembaga negara independen yang sudah diakui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003. Karena ketidakkonsistenan tersebut maka aturan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran demikian nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Rumusan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menggunakan frasa “oleh Pemerintah”, tetapi “oleh Negara”. Dengan demikian sewajibnya makna negara itu bukanlah Pemerintah. Namun, karena interpretasi dalam praktik masih diartikan izin “diberikan oleh Pemerintah” maka interpretasi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Tingkat Penanganan	Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO); yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2007 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi.
Keterangan

Unduh Dokumen: PDF