Konstitusional Review

Supriyono

DPR RI dan Pemerintah

1. Kata “..setelah..” dalam Pasal 38 ayat (1) UU KIP dimana “Komisi Informasi Pusat dan Komisi informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Inforamsi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU KIP dimanamengatur batas waktu paling lambat penyelasaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dan Komisi informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dapat paling lambat 100 (seratus) hari kerja,

bersifat multitafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir karena dapat dipraktekkan berbeda-beda, sehingga Pemohon berpotensi dirugikan mendapatkan kepastian hukum mengenai kapan dimulainya dan batas waktu penyelesaiasan penanganan sengketa informasi, bertentangan dengan   Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menang Inkracht

Pertimbangan Majelis Hakim MK dalam memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima adalah karena permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur) akibat tidak mengikuti sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan beracara di MK dalam pengujian undang-undang yang terdiri atas bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan (Posita) dan Petitum, dalam hal ini tidak terdapat posita (uraian) secara rinci yang menjelaskan mengapa norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.