Abstrak

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan jasa telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM. 21 Tahun 2001 untuk menyederhankan ketentuan tentang uji layak operasi.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; PERPRES No. 10 Tahun 2005 jo PERPRES No. 7 Tahun 2007; KEPMENHUB No. KM. 20 Tahun 2001 jo PERMENKOMINFO No. 40/P/M/KOMINFO/12/2006; KEPMENHUB No. KM. 21 Tahun 2001 jo KEPMENHUB No. KM. 30 Tahun 2004; PERMENKOMINFO N0. 01/P/M.KOMINFO/4/2005; PERMENKOMINFO No. 3/P/M.KOMINFO/5/2005; dan PERMENKOMINFO No. 08/P/M.KOMINFO/02/2006.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kewajiban uji layak operasi dan kriteria yang harus dipenuhi untuk kewajiban uji layak operasi.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 April 2008.

Lamp : 3 hlm

Status keberlakuan: mengubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 sebagiamana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004