Daftar Perkara Umum

Displaying 1-8 of 8 results.
Klasifikasi Perkara Keterangan
PERDATA
 
Penggugat:
  1. Vicentius Setara Go (Penggugat I)
  2. Ngadia Sumadi (Penggugat II)

yang secara bersama-sama disebut Para Penggugat

Tergugat:
  1. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat I),
  2. Menteri Kominfo (Tergugat II), dan
  3. BPN Kota Medan (Tergugat III)
Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Tanah Kominfo seluas ± 6.100 m2 dari total 17.863m2. yang secara tidak sah dijual oleh Ahmad Fauzie kepada Vicentius Setara Go dkk.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

Dalam perkara ini Kemenkominfo mengajukan gugatan rekonpensi/gugatan balik untuk menuntut Vincentius Setara Go dkk (Penggugat) dan Ahmad Fauzie (Tergugat I) sekaligus dengan permintaan amar pengosongan tanah sesuai Setifikat Milik Kominfo seluas 17.863 m2 yang kemudian dikabulkan Majelis Hakim.

Adapun hasil putusan pada semua tingkat peradilan sebagai berikut

 

a. Tingkat I di Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010:

Menolak Gugatan Para Penggugat dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Kemkominfo (Kemkominfo Menang).

b. Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 149/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 23 Agustus 2011, amarnya pada intinya menyatakan gugatan Penggugat NO (tidak dapat diterima) dan membatalkan Putusan tingkat I (Kemkominfo Kalah)

c. Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2785 K/PDT/2012 tanggal 26 November 2013 (diterima tanggal 18 September 2015), amarnya pada intinya: Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Kemkominfo (Kemkominfo Menang).

 

Saat ini berada pada tahapan eksekusi (pengosongan) walaupun masih berlangsung perlawanan oleh Ahmad Fauzie Nasution pada kurun waktu tahun 2017-sekarang. Adapun upaya eksekusi dilakukan oleh Biro Umum dengan pendampingan oleh Biro Hukum dan telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dengan jurusita PN Medan dengan pihak Aparat keamanan. Proses eksekusi masih tertunda karena terdapat pergantian jabatan Polres Pelabuhan Belawan dan adanya pelaksanaan Pilkada serta Pemilu.

Klasifikasi Perkara Keterangan
PERDATA
 
Penggugat:

Menteri Kominfo

 

Tergugat:

Ahli Waris Alm. H. Muhammad Samin/Rudi Samin (Tergugat I)

Ahli Waris Alm. A. Karim (Tergugat II)

Udje S (Tergugat III)

Admin (Tergugat IV)

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Tanah di Sukmajaya Depok seluas 450,575 m2 yang dikuasai secara ilegal oleh Para Tergugat.

Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Kemkominfo menang).

Adapun hasil putusan pada semua tingkat peradilan sebagai berikut.

a. Tingkat Pertama di PN Depok Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.DPK, tanggal 17 Desember 2012: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk Verklaard).

b. Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat 253/PDT/2013/PT.BDG, tanggal 27 Agustus 2013:

     1) Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan RI adalah Sah; dan Kemkominfo adalah pemilik yang sah dan berhak penuh atas obyek tanah di lokasi

     2) Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan tanah tanpa syarat.

c. Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI (MA) Nomor: 615 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2015:

    1) Menolak permohonan Kasasi I pihak Ahli Waris Alm. H. Muh. Samin

    2) Menolak permohonan Kasasi II pihak Udje S. Sehingga dalam hal ini pihak KemKominfo dimenangkan.

 

d. Tingkat PK di MA Nomor: 333 PK/PDT/2016, tanggal 1 September 2016: Menolak Permohonan PK Para Pemohon PK (Kemkominfo dimenangkan).

e. Tingkat PK Kedua di MA Nomor 37 PK/PDT/2018, tanggal 27 Maret 2018: MENOLAK permohonan PK Kedua Rudi Samin. (Kemkominfo dimenangkan)

 

Tindaklanjut dari putusan PK ke-2;


a. Kementerian Kominfo telah menyampaikan surat kepada PN Depok No. 313/Kominfo/SJ/HK.05.04/02/2019, tanggal 27 Februari 2019 untuk melanjutkan tahapan eksekusi yang dahulu ditunda Ketua        PN Depok.
b. Telah dilakukan koordinasi dengan ketua Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Pengawas PN Depok untuk mempercepat proses eksekusi.

 

Klasifikasi Perkara Keterangan
PERDATA
 
Penggugat:

Ani Darlis RB

Tergugat:

Menteri Kominfo

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Jl. Kampung Duren Tiga Jakarta Selatan seluas kurang lebih 1.750 m2

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan (Kemkominfo menang).

Perkara telah diputus pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak ada upaya hukum banding dari Penggugat.

Dalam penanganan perkara ini, Biro Hukum Kominfo melimpahkan koordinasinya kepada BAKTI dan perkara ditangani menggunakan bantuan jasa konsultan hukum Benny Pratikno and Partners.

Langkah selanjutnya adalah pengosongan tanah objek sengketa oleh Tergugat (BAKTI) berkoordinasi dengan aparat keamanan, dikarenakan putusan bersifat declaratoir (bukan comdenmatoir), sehingga tidak ada perintah untuk eksekusi.

Klasifikasi Perkara Keterangan
PERDATA
 
Penggugat:

1. Indar Atmanto (Penggugat I)

2. IM2 (Penggugat II)

Tergugat:

1. Menkominfo (Tergugat I)

2. BPKP (Terggugat II)

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Gugatan PMH akibat kelalaian yang dilakukan oleh Menkominfo dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PT IM2 yang mengakibatkan Penggugat I menjadi terpidana dan IM2 turut membayar denda pidana.

  1. Pada tingkat pertama perkara telah diputus tanggal 6 Maret 2017 tidak dapat diterima (NO), sehingga Kementerian Kominfo dan BPKP dimenangkan.
  2. Atas putusan tingkat pertama tersebut Indar Atmanto dan IM2 mengajukan Banding, dan perkara telah diputus tanggal 15 Agustus 2017 mengabulkan sebagian besar petitum PT. Indosat Tbk, dan Kementerian Kominfo serta BPKP dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Kementerian Kominfo dan BPKP kalah).
  3. Atas dasar tersebut kemudian Kementerian Kominfo mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, dan perkara telah diputus tanggal 24 Juli 2018, berdasarkan Putusan MA No. 1392 K/PDT/2018, yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari Kemkominfo dan BPKP (Kemkominfo dan BPKP kalah)
  4. Pada tingkat pertama sampai Tingkat Kasasi Perkara ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).
  5. Berkenaan dengan upaya hukum PK atas putusan kasasi dimaksud Kemkominfo masih mengkaji lebih lanjut untuk mengajukan upaya hukum PK. Adapun tenggang waktu pengajuan PK adalah 180 hari setelah Putusan diterima pada tanggal 18 Februari 2019.
Klasifikasi Perkara Keterangan
TUN
 
Penggugat:

Indosat Tbk

Tergugat:

Menteri Kominfo

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Keputusan Menkominfo No. 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan  pembayaran  serta  denda   atas BHP SFR untuk izin stasiun radio pada pita frekuensi radio 800 MHz tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 PT. Indosat Tbk. sebesar Rp.13.644.632.237

  1. Pada tingkat pertama berdasarkan putusan PTUN Jakarta No: 121/G/2016 /PTUN-JKT tanggal 8 Desember 2016 Kemkominfo kalah namun putusan cukup imbang dimana tidak ada kurang bayar dan lebih bayar.
  2. Pada tingkat Banding berdasarkan PT. TUN DKI Jakarta No: 88/B/2017/PT.TUN-JKT tanggal 20 Juni 2017, Kemkominfo kalah namun putusan memberi peluang Kominfo untuk menerbitkan kembali objek sengketa.
  3. Pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan MA No: 518 K/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 Kemkominfo dimenangkan bahwa penetapan objek sengketa telah sesuai dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan.
  4. Pada tingkat PK berdasarakan Putusan MA No: No. 172 PK/TUN/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Kemkominfo kalah namun putusan cukup imbang dimana tidak ada kurang bayar dan lebih bayar sebagaimana dalam putusan tingkat pertama.

 

Amar Putusan PK MA No. 172 PK/TUN/2018 juga menyatakan KTUN objek sengketa tidak sah dan mewajibkan Menteri Kominfo untuk mencabutnya. Dalam hal ini Putusan PK pada hakekatnya sejalan dengan Putusan tingkat Pertama yaitu No.121/G/2016/PTUN-JKT tanggal 8 Desember 2016.

 

Dengan putusan ini maka Keputusan Menkominfo No. 371 Tahun 2016 tentang Kekurangan  pembayaran  serta  denda   atas BHP SFR untuk izin stasiun radio pada pita frekuensi radio 800 MHz tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 PT. Indosat Tbk. sebesar Rp.13.644.632.237,- menjadi tidak sah dan harus dicabut oleh Kementerian Kominfo sebagaimana amar putusan pengadilan.

Klasifikasi Perkara Keterangan
TUN
 
Penggugat:

PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Tergugat:

Dirjen SDPPI

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103 /KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT. STI sebesar Rp. 47.846.293.328,10

  1. Pada tingkat pertama berdasarkan putusan PTUN Jakarta No: 12/G/2017/ PTUN.JKT, 12 Juni 2017 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) karena belum menempuh upaya adminsitratif sehingga Kemkominfo dimenangkan.
  2. Pada tingkat Banding berdasarkan PT. TUN DKI Jakarta No.255/B/2017/PT. TUN.JKT, tanggal 20 November 2017 Kemkominfo kembali dimenangkan.
  3. Pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 208 K/TUN/2018 tanggal 9 April 2018, permohonan Kasasi PT STI ditolak sehingga Kemkominfo dimenangkan.
  4. Pada tingkat PK, Putusan PK MA No. 193 PK/TUN/2018 tanggal 29 November 2018 mengabulkan permohonan PK yang diajukan PT. STI sehingga Kemkominfo kalah dan putusan kasasi, putusan banding dibatalkan, serta putusan tingkat pertama dikoreksi amarnya dari yang sebelumnya menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian berdasarkan Putusan PK dimaksud menjadi “mengabulkan Gugatan Penggugat”.

Dengan putusan ini, maka Surat Dirjen SDPPI Nomor: B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga atas Kekurangan Pembayaran BHP SFR Tahun 2007 dan Tahun 2008 menjadi tidak sah dan harus dicabut oleh Kementerian Kominfo sebagaimana amar putusan pengadilan.

Klasifikasi Perkara Keterangan
PERDATA
 
Penggugat:

Eko Maryadi dkk (AJI)

Tergugat:

Presiden cq. Menteri Kominfo

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden cq. Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) sebagai regulator dalam Pemberian izin penyiaran karena membiarkan terjadinya pemusatan kepemilikan LPS (Pasal 18 ayat (1) berkenaan dengan pemusatan kepemilikan LPS dibatasi dan Pasal 34 ayat (4) berkenaan dengan Izin lembaga penyiaran dilarang dipindah-tangankan kepada pihak lain.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

 

  1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) pada tingkat Banding yaitu Putusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta No  640/Pdt/2016, 11 Januari 2017 Putusan PN Jakarta Pusat : No. 454/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 10 September 2015 amar putusan Banding dimaksud menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Tidak dapat Diterima karena kabur (Obscuur Libel), karena tidak dapat membuktikan Badan Hukum mana saja (LPS) yang melakukan pemusatan kepemilikan, sehingga Kemenkominfo dimenangkan.
  2. Dikarenakan sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum Kasasi tidak ada upaya hukum dari pihak lawan maka perkara menjadi berkekuatan hukum tetap.

 

Adapun sampai dengan akhir tahun 2018 ini berkas putusan belum secara resmi diterima oleh pihak Kementerian Kominfo.

Klasifikasi Perkara Keterangan
PERDATA
 
Penggugat:

Eko Maryadi dkk (AJI)

Tergugat:

Presiden c.q Menteri Kominfo

Turut Tergugat:
 
Obyek Sengketa:

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Eko Maryadi dkk (AJI) (Para Penggugat)  kepada Presiden c.q Menteri Kominfo (Tergugat) karena Tergugat (Menkominfo) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang diatur dalam UU 32 Tahun 2002 jo. PP 52 Tahun 2005 jo. PM 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh M.A karena dalam PM 32/2013 masih mengatur kepemilikan LPS yang dapat mengancam freedom of speech, freedom of expreesion, dan freedom of press.

Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan

Kemenkominfo menang.

  1. Berdasarkan Putusan pada tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung No. 370 K/PDT/2017 tanggal 2 Februari 2017 Putusan Banding No. 258/PDT/2016/ PT.DKI tanggal 14 April 2016 jo. 524/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa  gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak jelas terkait dalil kerugian yang tidak didukung fakta-fakta Kominfo menang.
  2. Pemerintah telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 31 Januari 2018, dan Salinan Putusan Resmi telah diterima oleh Kementerian Kominfo pada bulan Maret 2018. sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Kementerian
  3. Dikarenakan sampai dengan batas waktu pengajuan upaya hukum PK tidak ada upaya hukum dari pihak lawan maka perkara menjadi berkekuatan hukum tetap.