Daftar Putusan Judicial Review

Displaying 11-19 of 19 results.
Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 12 PUU 2014

Penetapan Uji Materil atas Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pemohon:

Semuel Abrijani Pangerapan

Atmaji Sapto (Pemohon I)

Ahmad Suwadi Idris (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil atas Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pokok Permohonan:
  • Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP bertentangan dengan Asas Kedaulatan Rakyat serta Prinsip-prinsip dalam Negara Hukum
  • Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP menyebabkan terjadinya tidak adanya jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil dalam pungutan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memberikan kepastian hukum yang adil

Telah diputus dengan amar Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 030 SKLN IV 2006

Putusan Uji Materil atas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:

Komisi Penyiaran Indonesia

Termohon:

Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika

Obyek Permohonan:

Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah:

(1) sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan

(2) pembuatan aturan dalam hal penyiaran.

Pokok Permohonan:

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan:

  1. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukanlah merupakan kewenangan Termohon;
  2. Menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui Pemohon;
  3. Menyatakan kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan Termohon karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;
  4. Menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon;

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2007 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai  Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 62 PUU-XIV 2016

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon:
  1. Alem Sonni (Pemohon I)
  2. Fajar Arifianto Isnugroho, S.sos, M.si (II)
  3. Achmad Zamzami, S.E.,M.M (Pemohon III)
  4. Arie Andyka, S.H. (Pemohon IV)
  5. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan (Pemohon V)
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 (2) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pokok Permohonan:
  • Bahwa UU Penyiaran merupakan Undang-undang hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berlakunya UU Penyiaran telah mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental dalam pengelolaan system penyiaran di Indonesia. Perubahan paling fenomenal adalah adanya pendelegasian kewenangan secara terbatas (limited of authority) terhadap pengelolaan penyiaran yang sebelumnya.
  • Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU Penyiaran maka proses proses pemilihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPI dilakukan secara langsung oleh DPR. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, hanya memiliki keterkaitan administrasi dan keuangan KPI.
  • Pada Pasal 10 ayat ayat (1) UU Penyiaran mengatur mengenai untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI dan Pada Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran mengatur mengenai Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR dan KPI daerah dipilih oleh DPRD dari masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
  • Pada Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran mengatur tentang posisi pemerintah dalam proses pemilihan anggota KPI.
  • Mengingat dictum dalam Pasal 61 ayat (2) UU penyiaran serta mekanisme procedural yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran, ditegaskan bahwa sesungguhnya dalam proses pemilihan anggota KPI tidak dikenal adanya mekanisme melalui Panitia Seleksi.

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi.

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 74_PUU-XIV_2016

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:

Muhammad Habibi, S.H., M.H. (Pemohon)          

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) 28F UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan:
  1. Tidak terdapat satupun penjelasan (definisi yuridis dan ruang lingkup) terhadap frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga perumusan norma hukum tersebut belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan nyata, dengan kata lain hal ini kontradiktif dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE.
  2. Ketidakpastian rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah berdampak kepada banyaknya masyarakat, salah satunya terhadap Pemohon, yang menjadi korban kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu dengan cara memplisitkan ketiga frasa tersebut sesuai dengan penafsiran dan selera masing-masing.

Telah diputus dengan amar Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 76_PUU-XV_2017

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas (UU ITE).

Pemohon:

Habiburokhman,S.H., M.H.. (Pemohon I)                 

Asma Dewi (Pemohon II)

Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28E ayat (3) 28F UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan:

Bahwa Para Pemohon untuk diuji dalam Perkara adalah:

  • Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE
  • Bahwa berbeda dengan istilah suku, agama dan ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang makna dan batasannya, istilah “Antargolongan” mengandung ketidak jelasan apa makna dan batasannya.
  • Bahwa dalam hukum pidana sudah dikenal istilah golongan yang dalam pasal 156 KUHP

Telah diputus dengan amar Menolak Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 27 Maret 2017 oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 51/PUU-XVI/2018

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE (Pemohon)

Termohon:

Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

  1. Pasal 1 ayat (2): "Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi."
  2. Pasal 9 ayat (2): "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia."
  3. Pasal 18 ayat (3): "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

  1. Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghiudpan yang layak bagi kemanusiaan"
  2. Pasal 28D: "Setiap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum"
  3. Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
  4. Pasal 28I: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
  5. Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 4 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
Pokok Permohonan:

Bahwa pasal 1 ayat (2), pasal 9 ayat (2), pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bertentangan dengan pasal 27 ayat (2), pasal 28D, pasal 28F, pasal 28I, pasall 33 ayat(1), dan pasal 4 UUD 1945 dengan alasan-alasannya, yakni:

  1. Perusahaan Permohon adalah perusahaan penerbitan media lokal yang berkedudukan di Kotabumi, Lampung Utara, yang berbentuk badan usaha CV.
  2. Alasan Pemohon tetap menggunakan badan usaha CV karena pendirian perusahaan pers di daerah khususnya pengesahan akta pendirian cukup didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lampung Utara, sedangkan pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseoran Terbatas (PT) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta harus menyertakan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,-. Syarat jumlah modal dasar minimal ini sangat memberatkan Pemohon mendirikan perusahaan pers di daerah khususnya di Kabupaten Lampung Utara karena berdasarkan perhitungan bisnis tidak menguntungkan.
  3. Bahwa sebelum UU Pers diberlakukan pada tahun 1999, tidak ada pembatasan dan larangan atas pasal-pasal a quo, sampai dengan tahun 2010 sekitar 200 perusahaan pers dientuk dan didirikan berbadan usaha CV dan sejak UU Pers diundangkan tetap menjadi anggota Dewan Pers, tidak pernah menimbulkan masalah hukum di bidang penerbitan pers.
  4. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 18 ayat (3) UU Pers telah meniadakan hak konstitusional Pemohon
  5. Kerugian hak konstitusional Pemohon akibat pasal-pasal a quo, semakin dikuatkan dengan adaya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers diberlakukan secara efektif oleh Dewan Pers pada tahun 2014.

 

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: 64/PUU-XVI/2018

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon:
  1. Muhammad Rahmani (Pemohon I)
  2. Marganti (Pemohon II)
Termohon:

Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

  1. DPR RI
  2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pengujian Formil

Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha,dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."

Pemohon menyatakan pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU No. 12 Tahun 2001, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945.

Pengujian Materiil

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kenderaan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan"

bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1), ayat (2).

Pokok Permohonan:
  1. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pemohon mengajukan permohonan a quo tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 21 UUD 1945.
  2. Bahwa pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bermakna multitafsir karena tidak memuat batasan-batasan kewenangan seorang menteri dalam membuat peraturan. Hal ini bertentangan dengan norma UUD 1945 Pasla 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan pasal 21 ayat (1), ayat (2).

Telah diputus dengan amar Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima;

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih (Anggota).

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: No: 51/PUU-XVI/2018

Permohonan Uji Materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

Pemohon:

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

Termohon:

DPR RI dan Pemerintah yang dalam hal ini Kuasa Presiden RI ditujukan kepada Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM

Obyek Permohonan:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers

Pokok Permohonan:

Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing atas  Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers dimana Pemohon sebagai pemiilik badan usaha penerbitan yang berbentuk CV dan tidak berbadan hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas keberadaan pasal  a quo terkait yang membatasi persyaratan perusahaan pers yang harus berbadan hukum Indonesia.

Sudah Putus, Kominfo Menang

Permohonan uji materiil dimaksud telah diputus dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

Perkara Tingkat Penanganan Keterangan
Perkara Nomor: No. 64/PUU-XVI/2018

Permohonan Uji Formil  UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemohon:

1.Muhammad Rahmani 2.Marganti Kuasa Pemohon

Termohon:

DPR RI dan Pemerintah cq Menteri Hukum dan HAM

Obyek Permohonan:

Permohonan Uji Formil atas Pasal 1 angka 6a UU ITE dan Uji Materiil atas Pasal 157 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam hal ini khusus berkenaan dengan uji formil Pasal 1 angka 6a UU ITE dianggap tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU No. 12 Tahun 2001, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945

Pokok Permohonan:

Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal a quo yang dimohonkan pengujian tetap berlaku, DPR dan Pemerintah (termasuk Kemenkominfo) menang

Permohonan uji formil dan materiil dimaksud telah diputus dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Answar Usman (Ketua merangkap anggota), Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams (Anggota).